Kepada yang terhormat
Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Jakarta
Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-80.
Perkenalkan Bapak pengaranku (nama) Gunarti. Saya Sedulur Sikep yang berada di Dukuh Bowong, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lewat surat ini saya ingin matur kepada Bapak. Walaupun saya petani, wong Sikep, tidak bersekolah formal, hanya sedikit-sedikit bisa membaca, tetapi saya sering mendengar dan melihat lewat TV ketika Bapak rembugan.
Tanggal 16 Agustus 2025 kemarin, saya melihat di TV Bapak sedang berpidato. Saya sering menangis, andai apa yang Bapak sampaikan itu bisa jadi kenyataan. Saya merasakan seperti punya sosok Bapak yang bisa melindungi anak-anaknya yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup dalam warna-warni beban hidup. Padahal kami hanya ingin melanjutkan hidup sederhana, namun tetap menghadapi ancaman. Kami sangat bersedih, memikirkan bagaimana nasib anak cucu kami nanti jika lingkungan kami semakin rusak.
Bapak pasti pernah dengar tentang kami, dulur-dulur Kendeng, yang berusaha mempertahankan Pegunungan Kendeng, Gunung Purba. Di sana ada makam para leluhur, bahkan Raja Angling Darma. Gunung itu juga tempat cadangan sumber kehidupan, sandaran hidup jutaan warga. Gunung Kendeng rumahnya air, banyak sumber mata air, banyak gua. Tetapi gunung kami ditambang, hutannya dibabat, diancam oleh PT Semen. Sementara kami wong adat hanya bisa hidup dari bertani dan beternak.
Kami memilih tidak bersekolah formal bukan karena benci sekolah, tetapi karena ingin menyeimbangkan alam. Biar ada yang jadi petani, ada yang jadi pejabat, pegawai, pedagang, agar roda kehidupan tetap berjalan. Demi cinta kami kepada sesama hidup, yang tidak bisa bertani tetap bisa makan. Demi cinta kami kepada negeri ini, kami berbakti kepada Ibu Bumi Sang Pemberi Hidup dengan cara bertani. Tetapi sawah kami, gunung kami, dan air kami terancam oleh penambangan semen hingga sekarang.
Kami ingin mempertahankan ruang hidup untuk keberlanjutan, tetapi pemerintah tidak pernah mengajak kami rembukan dalam menetapkan peraturan yang dampaknya besar bagi kehidupan kami. Justru peraturan itu makin menyempitkan ruang hidup kami.
Dulu, ketika kepemimpinan Presiden Jokowi, dulur-dulur Kendeng sampai harus aksi jalan kaki dari Pati ke Semarang, dari Rembang ke Semarang, bahkan aksi cor kaki di depan istana. Kami tidak minta apa-apa, hanya ingin mempertahankan ruang hidup, mempertahankan Gunung Kendeng, melestarikan alam. Di mana salah kami?
Tahun 2016, dulur-dulur Kendeng ditemui Presiden Jokowi. Dari situ lahir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk seluruh Pegunungan Kendeng di tujuh kabupaten (Rembang, Pati, Blora, Grobogan di Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Tuban, Lamongan di Jawa Timur). Dalam KLHS itu jelas, wilayah Pati tidak boleh lagi ada izin tambang. Di Rembang pun pabrik semen yang berdiri seharusnya sudah dihentikan sejak awal. Tapi faktanya tetap beroperasi sampai sekarang. Katanya negara hukum, tapi hukum tidak tegak untuk rakyat kecil.
Bapak Presiden yang saya hormati, melalui surat ini saya memohon agar Bapak menetapkan kawasan Pegunungan Kendeng sebagai kawasan lindung di Jawa Tengah, agar tetap sesuai fungsinya. Leluhur kami dulu bilang bahwa Jawa Tengah adalah perut Nuswantoro, lumbung pangan. Jawa itu dibagi tiga: Jawa Timur adalah kaki, Jawa Tengah perut, Jawa Barat kepala. Kalau perut dirusak, bagaimana orang bisa hidup sehat dan kuat?
Kami mohon dengan sangat, Bapak, teruskanlah pesan-pesan leluhur. Biarlah sawah tetap sawah, gunung tetap gunung, laut tetap laut. Biar harmonis, agar Indonesia menjadi gemah ripah loh jinawi, bukan “gemah gem gem mamah loh air mata di mana-mana.”
Bapak, mohon maaf jika saya lancang berbicara. Saya menunggu Bapak mengajak rembukan dengan warga Kendeng, mencari cara bersama melestarikan alam. Sawah-sawah kami sering gagal panen karena tidak ada akses air, ribuan hektar tanah tidur tidak tersentuh padahal bisa mendukung program ketahanan pangan Bapak. Jalan-jalan ke sawah pun tak diperhatikan.
Selain itu, KLHS yang sudah lahir seharusnya menjadi pijakan perubahan tata ruang. Namun ketika diajukan ke daerah, pemerintah daerah selalu bilang sudah punya KLHS sendiri. Padahal, sejak dulu wilayah Kabupaten Pati peruntukannya adalah kawasan pertanian dan pariwisata, sesuai daya dukung alam. Mayoritas warga Pati (90%) adalah petani dan peternak. Pati juga punya banyak sumber mata air dan tempat wisata, termasuk wisata spiritual. Itu sesuai dengan program Bapak tentang ketahanan pangan, juga sesuai dengan logo Kabupaten Pati: Pati Bumi Mina Tani.
Kalau tata ruang diubah jadi kawasan industri pertambangan, sama saja mencopot logo itu. Apakah nanti diganti dengan “Pati Bumi Tambang”?
Bapak, Jawa Tengah ini seperti kapal yang sudah kelebihan muatan. Kalau ditambah beban lagi, kapal itu hanya menunggu waktu untuk tenggelam. Maka, jangan ditambah pabrik-pabrik yang merusak, justru harus diperbaiki. Ibu Bumi yang sudah disakiti siang malam harus diobati, dirawat agar sembuh dan berkelanjutan.
Perda RTRW Pati sudah direvisi sejak 2008, dari peruntukan pertanian menjadi kawasan industri pertambangan. Sejak itu izin-izin tambang banyak keluar, bahkan setelah ada KLHS. Hampir di tiap kecamatan ada izin tambang. Saya merasa pemerintah dari pusat hingga daerah tidak sinkron. Dulu di zaman Presiden Jokowi, keputusan pusat tidak tembus ke bawah. Maka kami bertanya, ini negara apa kok aneh?
Kadang kalau rakyat kecil matur kepada presiden, dijawab: “jangan sedikit-sedikit bawa masalah ke saya, sudah ketemu bupati atau gubernur belum?”
Bagi saya, memang benar, tapi bukankah presiden sebagai pemimpin nomor satu bisa menegur bawahannya?
Itu sebabnya, di bawah kepemimpinan Bapak, kami berharap ucapan Bapak benar-benar bisa sampai ke bawah, dan bisa dirasakan wong cilik. Betapa leganya kalau rakyat kecil bisa tersenyum. Saat ini jangankan tertawa, tersenyum saja sudah sulit.
Saya ini petani sejak kecil, dari leluhur sampai anak cucu berharap tetap bisa bertani, sebagai bekti kepada Ibu Bumi. Saya paham sedikit bahwa pertanian menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding pabrik. Satu hektar sawah bisa memberi pekerjaan bagi 200 orang dalam satu tahun, tanpa batas usia. Bapak-bapak bisa mencangkul, ibu-ibu bisa menanam, anak-anak bisa menggembala ternak. Semua bisa bekerja, sehat karena bergerak.
Kalau masih ada sawah, masih ada air, masih ada ternak, itulah gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Hidup ayem, jauh dari hati panas. Tapi sekarang wong cilik jauh dari rasa itu.
Sejahtera bukan berarti gaji bulanan 3–5 juta. Sejahtera itu rasa syukur, bisa makan minum dari tanah sendiri, keluarga sehat, tidak ada ancaman, tidak ada penindasan, bebas dari rasa khawatir. Itulah merdeka lahir batin.
Selama sawah masih luas, sumber air bersih ada, dan petani masih ada, negara ini makmur, rakyat sejahtera, negara maju. Dari zaman Majapahit sampai sekarang, pertanian cukup menopang negeri ini. Dan kami, Sedulur Sikep, akan terus mempertahankannya untuk keberlanjutan.
Sekali lagi saya mohon, semoga Bapak berkenan membaca dan mendengar suara hati saya. Kami, dulur-dulur Sikep, siap diajak rembukan, berpikir bersama, dan bergerak agar negara ini tetap jaya sebagai negara agraris. Demi rakyat, demi pemimpin, demi keberagaman hayati, demi tumbuhan, hewan, air, gunung, sawah, dan laut, serta demi manusia yang membutuhkan keberlanjutan hidup.
17 Agustus 2025
Hormat saya,
Gunarti, Nausus dari Pati
