“Torang nyanda pernah tapikir akan ke kantor Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyanda! Tako sebetulnya mau baku dapa itu deng orang-orang besar. Tapi torang harus berusaha untuk berani, ini kita pe tanah yang jadi taruhan,” katan Maria perempuan pejuang HAM lingkungan dari Sangihe, mengingat pertemuan-pertemuan yang menurutnya menegangkan. Rasa takut bertemu […]
Tempat ini dulu terkenal dengan penggembalaan. Kami beternak kuda dan sapi. Sebelum ada reboisasi kami punya ratusan ekor ternak, bahkan yang dikatakan miskin pun masih bisa punya paling tidak 10 ekor. Ternak berkembang biak dengan cepat karena sapi dan kuda hidup bebas, penggembalanya di lahan lapang dan makanan berlimpah, kenang Lius ketua OAT akan kampung
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia adalah dokumen penjabaran secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional supaya mudah dipahami, diimplementasikan, dan dipatuhi para pemangku kepentingan khususnya penyelenggara negara. SNP tentang Pembela HAM sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Pembela HAM. SNP tentang Pembela
Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia Read More »
Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, maka dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang itulah maka UU Nomor 26
UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Read More »
Masalah hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara namun perlindungan hukum bagi perempuan pembela HAM tidak dianggap serius oleh negara. Kurangnya ketentuan untuk melindungi perempuan pembela hak asasi manusia menempatkan mereka dalam situasi rentan dan berbahaya. Padahal negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap pembela hak asasi manusia. Negara wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran
OAT, kepanjangan dari Organisasi Atai Mamot yang berarti penengah. OAT dibentuk sebagai penengah ketika ada kerusakan atau keributan, dia datang untuk membenahi bisa juga menjadi penengah. OAT itu seperti penetral dan mengarahkan untuk kebaikan bersama. OAT lahir ketika batu Nausus mulai ditambang. OAT dibentuk untuk menyatukan tokoh-tokoh adat. sebagai wadah untuk mengorganisir, berdiskusi dalam mengambil
