web analytics
Home » Blog
Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua

Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap realisasi CEDAW atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan perlindungan konstitusi atas perempuan Papua masih jauh dari harapan. Dalam dokumen Joint-Submission dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal mengadopsi kerangka kerja lintas sektoral untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan yang dihadapi perempuan adat untuk kemajuan mereka. Perempuan adat yang […]

Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua Read More »

Mengurangi hambatan perempuan menjadi pemimpin, Caranya Bagaimana?

Mengurangi hambatan perempuan menjadi pemimpin, Caranya Bagaimana?

Tantangan untuk mendorong kepemimpinan perempuan ada beberapa aspek. Aspek pertama bagaimana mendukung agensi/ kekuatan dalam diri perempuan untuk berani dan percaya bahwa mereka bisa menjadi pemimpin. Menurut Juliana dengan memberikan akses informasi dan pengetahuan kepada perempuan dapat meningkatkan rasa percaya diri pada perempuan. Selain itu dibutuhkan ruang aman untuk perempuan berlatih menjadi pemimpin. Aspek kedua

Mengurangi hambatan perempuan menjadi pemimpin, Caranya Bagaimana? Read More »

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, maka dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang itulah maka UU Nomor 26 Tahun

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Read More »

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat

RSPO atau Roundtable On Sustainable Palm Oil adalah organisasi Internasional yang didirikan oleh pebisnis dan pemangku industri sawit yang kemudian menetapkan inisiatif krietaria sukarela bagi para anggotanya untuk mendapatkan sertifikat kebun sawit berkelanjutan. Organisasi yang didirikan pada 2004 ini menggunakan prinsip dan kriteria tertentu yang diadopsi dari Millenial Development Goals (MDGs). RSPO lahir karena desakan

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat Read More »

Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender

Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender

Kegiatan ekonomi ekstraktif dan pembangunan skala besar yang diikuti dengan kerusakan lingkungan masif mendorong pembela lingkungan hidup untuk terus memperjuangkan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pada 2019, terdapat 304 pembunuhan pembela hak asasi manusia yang terdokumentasi secara global, di mana sebesar 40% merupakan pembela lingkungan hidup. Sekitar 13% dari total pembela lingkungan hidup yang menjadi

Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender Read More »

Menghidupkan Nausus dan Lulbas

Menghidupkan Nausus dan Lulbas

Sejak dibentuk pada 2017, Mama Aleta Fund (MAF) berupaya mendapatkan cara untuk menemukan dan mendukung para perempuan yang memiliki perjuangan serupa dengan Aleta Baun, inisiator dan pendiri MAF. Program dukungan ini disebut Nausus, yang memberikan dukungan bagi tokoh-tokoh perempuan Indonesia Bagian Timur yang tengah melakukan perjuangan terkait lingkungan hidup dan sumber penghidupan di komunitasnya.  

Menghidupkan Nausus dan Lulbas Read More »

Scroll to Top