Perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dan HAM dinilai masih lemah. Yayasan Pusaka menilai, keterancaman pembela lingkungan dan HAM ini menunjukkan, negara gagal dalam menjalankan fungsi memberikan penghormatan, perlindungan dan memberikan hak-hak kepada pembela HAM atas lingkungan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan yang terbit saat pandemi, seperti food estate dan omnibus law yang rawan berdampak pada lingkungan hidup dan sosial, serta deforestasi.
Perlindungan sosial bagi pembela HAM sebenarnya tercantum dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Pasal 66 UU Nomor 32/2009. Aturan ini menyebutkan, orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Meski begitu, regulasi ini seakan tak jalan. Berdasarkan catatan Komnas HAM 2012-2019, terdapat 547 konflik agraria yang diadukan dan diselesaikan, 84 kaitan dengan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, perlunya keseriusan presiden sebagai kepala negara dalam melaksanakan perlindungan pembela HAM antara lain dengan segera menyelesaikan aturan pelaksana membuat perlindungan pembela lingkungan hidup.
Sandrayati Moniaga, Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM mengatakan, regulasi perlindungan bagi pembela lingkungan hingga saat ini masih sangat lemah. Dalam catatan Yayasan Pusaka, pada tahun 2020, ada lima jenis pelanggaran HAM yang terjadi, hak atas hidup (16 kasus), hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul (13 kasus), dan hak atas rasa aman (10 kasus). Lalu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (dua kasus), dan hak atas pekerjaan yang layak (satu kasus).
Arumingtyas, L 2021, ‘ Mereka Nilai Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan Hidip Lemah’mongabay.co.id, 26 Februari 2021, dilihat 7 Sepetember https://www.mongabay.co.id/2021/02/26/mereka-nilai-perlindungan-bagi-pejuang-lingkungan-hidup-dan-ham-masih-lemah/
