DOI : 10.24857/rgsa.v18n12-227
Penulis : Melkisedek N.B.C Neolaka, Diana San Tabun, Esrah D.N.A. Benu
Tahun : 2024
URL : https://www.proquest.com/openview/c105e8cd30979dd2f1e71cee39519769/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031968
Annotator : Nur Herliati Hidayah Herman
Artikel Neolaka, Tabun, dan Benu (2024) meneliti keterlibatan perempuan dan pemuda dalam partai politik di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus pada peluang, aksesibilitas, serta hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa dominasi budaya patriarki masih kuat di NTT, sehingga perempuan lebih sering diposisikan dalam ranah domestik dan jarang diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan politik.
Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada feminisme liberal yang menekankan kesetaraan hak melalui pendidikan, kesempatan ekonomi, dan hak sipil. Teori representasi dari Stuart Hall juga digunakan untuk menganalisis konstruksi makna politik terkait representasi perempuan dalam DPRD NTT. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan FGD dengan 16 legislator (12 perempuan, 4 laki-laki) dari berbagai partai politik di NTT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi politik perempuan di DPRD NTT meningkat dari 4 anggota pada 2009 menjadi 12 anggota pada periode 2019–2024. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi kuota 30% perempuan dalam UU Pemilu, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja legislator perempuan. Hal ini dibuktikan melalui keterlibatan perempuan dalam merancang perda responsif gender, seperti perda kesehatan ibu dan anak, lingkungan, pekerja migran, dan perlindungan anak.
Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan. Hambatan kultural berupa patriarki masih kuat, di mana perempuan dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial bila aktif di politik. Hambatan struktural terlihat dari dominasi elit partai laki-laki yang mengendalikan rekrutmen kandidat dan membatasi perempuan di posisi strategis. Faktor ekonomi juga menjadi kendala karena perempuan sering memiliki kapasitas finansial terbatas dibanding laki-laki dalam kontestasi politik.
Meski demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti dukungan regulasi kuota 30%, motivasi kaderisasi, serta dukungan keluarga dan jaringan sosial. Penulis menekankan pentingnya kapasitas ekonomi, sosial, dan politik bagi perempuan dan pemuda sebagai modal untuk memperluas akses ke posisi strategis. Selain itu, partai politik diharapkan berperan aktif dengan menyediakan pendidikan politik dan ekonomi yang responsif gender.
Nama Aleta Kornelia Baun disebutkan dalam artikel ini sebanyak satu kali sebagai contoh representasi perempuan di pemilihan legislatif untuk DPRD NTT pada tahun 2014. Aleta Kornelia Baun merupakan calon yang diusung oleh PKB. Tapi, penelitian ini tidak secara spesifik membahas mengenai latar belakang masuknya Aleta Kornelia Baun ke dalam politik elektoral maupun hambatan yang ia alami sebagai salah satu calon perempuan. Di sisi kontribusi, penelitian Neolaka dkk. memberikan kontribusi baru dengan menekankan keterkaitan antara hambatan kultural dan struktural dalam mengakses posisi strategis, sekaligus menawarkan strategi penguatan kapasitas perempuan dan pemuda di partai politik.
