web analytics
Home » Pustaka » Page 6

Pustaka

Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah

Kamu pernah mendengar nama Kartini Kendeng? Iya sembilan perempuan dari pegunungan Kendeng yang melakukan aksi menyemen kaki di seberang Istana Merdeka sebagai simbol penolakan pembangunan pabrik semen. Perjuangan perempuan Kendeng menjadi jejak perjuangan penting bagi gerakan perempuan menyelamatkan lingkungan sebagai ruang hidup. Perjuangan Kartini Kendeng menjadi contoh dari gerakan perempuan yang mengakar, mandiri, anti kekerasan […]

Isu HAM Perempuan dalam Konflik Pertambangan Rencana/Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah Read More »

Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan, Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan

Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan, Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan

Meskipun  berisi himpunan kisah perjuangan warga dari berbagai wilayah di Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya dari serangan berbagai bentuk industri ekstraktif, seperti pertambangan, property dan perkebunan kelapa sawit. Namun buku ini ditulis dengan menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan perlawanan yang dilakukan warga pada tiap fase berbeda sektor pertambangan.  Buku ini menawarkan memahami perjuangan dalam tiga

Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan, Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan Read More »

Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP

Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP

Warga Kenanga di Kepulauan Bangka, terganggu oleh bau busuk dari pabrik tapioka perusahaan. Enam orang melakukan gugatan kelompok. Sayangnya, mereka malah terjerat kasus atas laporan warga lain atas tudingan yang berwenang dan pemalsuan. Proses berjalan, pembelaan dilakukan pada enam warga menggunakan pasal Anti-SLAPP, membuahkan kemenangan. Muhnur Satyaprabu, anggota tim penasihat hukum warga Kenanga mengatakan, kasus

Belajar dari Kasus Warga Kenanga, Menang dengan Pembelaan Anti-SLAPP Read More »

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan

Eksistensi pembela HAM pada akhirnya hanya membuktikan satu hal:Bahwa kita semua adalah manusia alamiah dan kita semua mempunyai hati (berbeda dengan badan hukum yang hanya punya kepentingan) untuk membela orang yang tertindas. Begitu pula dengan pembela HAM atas Lingkungan yang secara individu ataupun bersama orang lain, mengambil tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia

Panduan Perlindungan Pembela HAM Lingkungan Read More »

Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis

Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP belum mampu melindungi Perempuan pembela HAM atas lingkungan ( PPHAM Lingkungan) dari berbagai kekerasan berlapis dan berulang. Menurut teori hukum feminis dan Teori Friedman, kekerasan tersebut disebabkan oleh adanya kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum ketentuan Anti-SLAPP. Kegagalan Anti-SLAPP dalam melindungi PPHAM Lingkungan diakibatkan substansi hukum yang masih

Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis Read More »

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Pada 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Pada 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Read More »

Scroll to Top