web analytics
Home » Pustaka » Page 3

Pustaka

Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang. Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia Oleh Tambang Mineral dan Batubara

Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang. Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia Oleh Tambang Mineral dan Batubara

Apa kamu pernah mendengar nama Pulau Gee dan Pulau Pakal, keduanya kini bisa kita lihat sebagai monumen penghancuran oleh pertambangan. Beberapa pulau kecil lain kini juga terancam, salah satunya Pulau Romang di Maluku Barat Daya. Menurut JATAM, terdapat 55 pulau kecil yang dikapling tambang. Sejauh ini sudah terdapat 9.710 izin usaha pertambangan meliputi 35% daratan […]

Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang. Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia Oleh Tambang Mineral dan Batubara Read More »

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu alasan hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan saat ini belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Read More »

Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua

Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap realisasi CEDAW atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan perlindungan konstitusi atas perempuan Papua masih jauh dari harapan. Dalam dokumen Joint-Submission dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal mengadopsi kerangka kerja lintas sektoral untuk mengatasi diskriminasi dan hambatan yang dihadapi perempuan adat untuk kemajuan mereka. Perempuan adat yang

Negara Harus Lindungi Perempuan Adat Pembela HAM dan Lingkungan di Papua Read More »

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, maka dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang itulah maka UU Nomor 26 Tahun

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Read More »

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat

RSPO atau Roundtable On Sustainable Palm Oil adalah organisasi Internasional yang didirikan oleh pebisnis dan pemangku industri sawit yang kemudian menetapkan inisiatif krietaria sukarela bagi para anggotanya untuk mendapatkan sertifikat kebun sawit berkelanjutan. Organisasi yang didirikan pada 2004 ini menggunakan prinsip dan kriteria tertentu yang diadopsi dari Millenial Development Goals (MDGs). RSPO lahir karena desakan

Kebijakan RSPO untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat Read More »

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 32 tahun 2009 terdiri dari 127 pasal dan ditambah bagian penjelasan. UU ini menggantikan UU Lingkungan Hidup sebelumnya yakni UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada 2020, melalui metode Omnibus Law, Pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), walaupun masih mendapat kritikan dari masyarakat. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Read More »

Scroll to Top